JAKARTA, Pilarrakyatindonesia.news — Pemerintah menambah anggaran untuk penanganan bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tambahan anggaran tersebut berasal dari belanja tidak terduga yang telah diusulkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Tito mengatakan, tambahan anggaran tersebut diperuntukkan bagi delapan kabupaten di wilayah Flores yang terdampak bencana. Masing-masing kabupaten akan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp20 miliar.

"Kemarin kita sudah perjuangkan itu untuk yang di Flores untuk delapan kabupaten tambahan belanja tidak terduga dari Bapak Presiden, masing-masing Rp20 miliar," kata Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di sebuah hotel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026).

Menurut Tito, besaran anggaran tersebut meningkat dari usulan awal Kementerian Dalam Negeri. Semula, Tito mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk masing-masing kabupaten serta Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi.

Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta agar nilai tambahan anggaran tersebut dinaikkan dua kali lipat.

"Sebenarnya usulan saya Rp10 miliar, beliau bilang dobel, Rp20 miliar. Dan untuk provinsi sebenarnya saya sampaikan, 'Pak, Rp20 miliar untuk provinsi', 'Enggak, dobel, Rp40 miliar juga," ujar Tito.

Dengan demikian, pemerintah provinsi memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp40 miliar, sementara masing-masing dari delapan kabupaten mendapatkan Rp20 miliar.

Tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak gempa di NTT. Sebelumnya, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan dengan besaran yang sama setelah gempa melanda sejumlah daerah di NTT pada pertengahan Agustus 2026.

Saat itu, Presiden Prabowo memberikan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten terdampak dan Rp40 miliar untuk pemerintah provinsi.

Selain penanganan gempa di NTT, pemerintah juga menambah anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Tito menyebut tambahan anggaran karhutla diberikan kepada tujuh provinsi, yang terdiri dari empat provinsi di Kalimantan dan tiga provinsi di Sumatera, serta 35 kabupaten/kota yang terdampak.

"Untuk kebakaran hutan lahan, 7 provinsi ditambah 4 di Kalimantan, 3 di Sumatera, dan 35 kabupaten/kota, belanja tidak terduga tambahan dari Bapak Presiden totalnya Rp760 miliar untuk penanganan karhutla," kata Tito.

Tambahan belanja tidak terduga tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merespons bencana, memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, serta mendukung proses penanganan dan pemulihan di wilayah yang terkena bencana.